Diskusi RUU Cipta Kerja, Ansor Sumbar Undang Anggota Panja DPR RI dan Pakar Hukum

Senin, 02 Nov 2020 | 16:03:18 WIB, Dilihat 1476 Kali

Oleh ari

Diskusi RUU Cipta Kerja, Ansor Sumbar Undang Anggota Panja DPR RI dan Pakar Hukum

Baca Juga : PP GP Ansor: Instruktur Harus Pandai Jadi Motivator dan Inspirator


Sitinjausumbar.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Barat kembali menggelar webinar via Zoom Meeting dengan membahas yang sedang ramai dibicarakan dan menjadi perhatian public secara luas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law dengan tema “ Kejar Tayang Omnibus Law Cipta Kerja, Siapa Diuntungkan?” pada Minggu (01/11/20) di Padang.

Narasumber yang hadir diantaranya Anggota DPR RI yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU ini H. John Kenedy Azis, SH, MH, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat, Prof. H. Ganefri, Ph.D yang juga Rektor UNP,   Rektor Universitas Eka Sakti Padang Dr. Otong Rosadi, SH, MH  dan  Dosen Hukum Universitas Andalas (Unand)  Dr. Khairul Fahmi, SH, MH.

Ketua PW GP Ansor Sumbar Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman, S.Sos, MM saat pembukaan  acara mengatakan, GP Ansor sebagai salah satu organisasi Badan Otonom (Banom) dari Nahdlatul Ulama terus melakukan kegiatan, diantaranya kegiatan pengkaderan, pendidikan keagaman melaui majelis dzikir dan shalawat rijalul ansor. Kemudian diskusi dalam rangka merespon isu keagamaan dan isu kebangsaan. Setelah kita mencermati dinamika yang berkembang dan banyak masyarakat yang melakukan gerakan dan aksi pasca di Undangkannya RUU Cipta Kerja ini. Tetapi dilapangan ketika dikonfirmasi banyak yang belum membaca isi dari RUU tersebut.

Oleh karena itu, kita hadirkan narasumber yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yakni anggota DPR RI H. John Kenedy Azis atau Ajo biasa dipanggil sehingga   bisa mendengarkan kronologi dan prosesnya dari awal.

“Judul tema yang diangkat ini kejar tayang Omnibus Law, terkesan kejar tayang dan mengundang kecurigaan karena setelah diundangkan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kemudian ada juga dibangun narasi dan pengkaburan informasi sehingga terjadi hoax di media-media sosial. Untuk itu kita hadirkan tokoh-tokoh dan pakar hukum seperti Dr. Otong Rosadi dari UNES Padang dan Dr. Khairul Fahmi, Pakar hukum Unand serta ayahanda Prof. Ganefri selaku Rektor UNP yang mana mahasiswa beliau juga turun ke lapangan saat aksi demo beberapa waktu lalu,” tambah Rahmat yang Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman ini.

Sementara itu, John Kenedy Azis menjelaskan kronologi RUU Cipta Kerja ini berawal dari pidato Presiden Jokowi semenjak dilantik untuk periode kedua tahun lalu, setelah itu dibuatlah naskah akademik RUU ini melalui Menko Perekonomian dan kemudian diserahkan kepada DPR. Di Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan RUU Cipta Kerja diserahkan kepada (Badan Legislasi) Baleg untuk pembahasannya.

Baleg membuat Panja yang beranggotakan 38 orang. Dari awal Fraksi Demokrat tidak setuju dilakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini, itu disampaikan ketika rapat paripurna DPR karena Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Lain halnya dengan Fraksi PKS, sejak diserahkan naskah akademik ke Baleg dan dibentuk Panja, PKS bergabung didalam Panja tersebut. Jadi ada 8 (delapan) fraksi yang membahas RUU ini dari awal minus fraksi Demokrat. Setelah separuh perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja, Demokrat ikut bergabung di dalam Panja yang artinya kesembilan fraksi di DPR RI ikut terlibat didalamanya.

“Karena inisiatif RUU ini dari pemerintah maka DPR lah yang membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM). Masing-masing fraksi membuat DIM dan disela-sela itu melakukan persidangan, mengundang seluruh tokoh-tokoh, akademisi, para pakar yang berkaitan dengan Omnibus Law, melakukan pertemuan dengan serikat pekerja, mengundang ormas-ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah dan saya aktif didalamnya. Puncak dari pembahasan UU adalah pada saat pembahasan DIM karena disitulah kita bisa mengubah dari suatu pasal ke pasal yang lain, dari titik koma, dan mengganti frasa. Disitu kita ketok apakah pasal itu setuju atau tidak, dikurangi atau ditambah. Dalam pembahasan tersebut semua fraksi aktif memberi masukan terhadap pasal yang dibahas, jelas anggota fraksi Golkar ini.

“Sejak awal pembahasan RUU ini rapat selalu diadakan secara terbuka melalui TV Parlemen dan media sosial yang mendukung kegiatan ini dan tidak benar jika ada yang memberitakan bahwa DPR membahas RUU ini secara diam-diam. Selama menjadi anggota DPR RI saya sudah beberapa kali masuk sebagai Panja atau Pansus dan pernah sekali menjadi ketua Pansus UU Paten. Setelah pembahasan di Panja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi dilakukan persetujuan tahap pertama terhadap RUU Cipta Kerja bersama Baleg dan dihadiri 3 Menteri secara fisik dan 9 Menteri secara virtual. Pada saat inilah tiba-tiba PKS dan Demokrat menolak RUU Cipta Kerja sedangkan pada waktu pembahasan DIM kesembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya”, jelas Politisi Golkar ini.

Ketua Tanfidziyah PW NU Sumatera Barat  Ganefri memberikan apresiasi kepada tokoh nasional kita Ajo John Kenedy yang telah menyampaikan secara komprehensif karena memang beliau terlibat langsung dalam melahirkan UU Cipta Kerja ini walaupun baru 1 (satu) kluster yang dijelaskan. Ketika hari pertama UU Cipta Kerja ini muncul ada informasi yang tidak jelas sehingga ada berita yang tidak benar termasuk ketika mahasiswa UNP turun ke jalan, pada malamnya kita panggil beberapa tokoh mahasiswa tersebut untuk berdiskusi tentang RUU ini yang tentu sebelumnya sudah kita pelajari.

“Saat ini kita memang membutuhkan UU Cipta Kerja untuk mengatasi persoalan ekonomi yang kita hadapi, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi artinya kita harus menyiapkan ini dari sekarang. Kita juga sudah mendapatkan draf asli dari UU ini dari Forum Rektor dan kesimpulan kita memang membutuhkan UU ini dan implementasinya untuk tidak ada yang dirugikan serta harapan kita semua, UU ini akan diturunkan menjadi peraturan pemerintah juga masukan-masukan dari para pakar sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan UU ini ke depan,” tandas Rektor UNP ini.

Di sisi lain, Dr. Khairul Fahmi, dosen hukum Universitas Andalas Padang mengatakan salah satu yang mengkritik secara keras dari awal proses pembentukan UU Cipta Kerja ini. Ketika mendapatkan draf RUU ini Saya menelaah cukup rinci pasal demi pasal UU yang disahkan itu. Masalahnya merujuk pada ketentuan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan kalau kita buka UU Cipta Kerja itu proses atau alurnya sudah diluar yang diatur dalam UU No.12 tahun 2011. Kemudian soal keterbukaan, ketika disahkan UU ini, RUU Cipta Kerja ini tidak bisa diakses publik dan anggota DPR yang melakukan sidang tidak punya draf itu, menurut pengakuan sebagain anggota DPR.

“Penolakan oleh Demokrat dan PKS pada rapat paripurna menurut Saya itu suatu hal yang sah-sah saja karena mekanisme pengambilan keputusan itu ada pada rapat tingkat kedua. Saya setuju dengan tema malam ini kejar tayang karena disaat Pandemi seharusnya DPR memberikan waktu yang luas kepada para pakar untuk menyempurnakan 79 UU yang menyasar sekian banyak sektor dan jika tidak dilakukan secara hati-hati akan menimbulkan problem hukum dikemudian hari, tegas Pakar Hukum Unand ini”.

Sementara Rektor Universitas Eka Sakti Padang, Dr. Otong Rosadi, SH, MH berpandangan sebenaranya Indonesia tidak punya politik hukum secara norma yang dibaca pasal demi pasal. Sepanjang yang pemahaman pada UUD 1945, Saya tidak melihat arah pandangan politik hukum Indonesia itu. Jadi tidak ada satu pasal pun yang mengatur mau dibawa kemana system hukum Indonesia.

“Kalau kita mau membentuk UU, format dan modelnya harus sesuai sebagaiman yang diatur oleh peraturan perundangan seperti yang disampaikan Dr. Khairul Fahmi”. Kenapa ini terjadi? Karena memang kita tidak punya arah politik hukum itu,” kata Rektor asal Subang ini.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang, Yuni Candra, SE, MM yang memandu acara dari awal sampai akhir menyampaikan terima kasih kepada semua narasumber atas pemaparan maupun tanggapan dalam diskusi yang memabahas isu sangat penting ini. Webinar ini dihadiri   kader NU dan Ansor tidak hanya dari Sumbar tapi dari berbagai daerah seperti NTB dan Kalimantan Selatan, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Sumbar serta   Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM Dt. Rajo Lelo. (Adi)



PP GP Ansor: Instruktur Harus Pandai Jadi Motivator dan Inspirator
  • PP GP Ansor: Instruktur Harus Pandai Jadi Motivator dan Inspirator

    Senin, | 14:54:01 | 1525 Kali


  • Ketum PB Lemkari: Kumpulkan Asa Agar Lemkari Kembali Menuai Prestasi Dunia
  • Ketum PB Lemkari: Kumpulkan Asa Agar Lemkari Kembali Menuai Prestasi Dunia

    Jumat, | 07:37:01 | 1496 Kali


  • Kemenag Kumpulkan Para Aktivis Redesain Pembinaan Kemahasiswaan
  • Kemenag Kumpulkan Para Aktivis Redesain Pembinaan Kemahasiswaan

    Minggu, | 09:06:41 | 1448 Kali


  • Wapres Resmikan Retina, Mohammad Nuh: Wakaf Menyelamatkan Dunia Akherat
  • Wapres Resmikan Retina, Mohammad Nuh: Wakaf Menyelamatkan Dunia Akherat

    Kamis, | 08:35:04 | 1479 Kali


  • Jabat Dirlat Kodiklat TNI, Putra Koto Anau Arkamelvi Naik Pangkat Jadi Brigjend TNI
  • Jabat Dirlat Kodiklat TNI, Putra Koto Anau Arkamelvi Naik Pangkat Jadi Brigjend TNI

    Jumat, | 06:39:50 | 3025 Kali