Wako Pariaman, Adat Tumbuh Sendiri Dari Masyarakat Adat

Kamis, 11 Jul 2019 | 06:03:39 WIB, Dilihat 61 Kali

Oleh ari

Wako Pariaman, Adat Tumbuh Sendiri Dari Masyarakat Adat

Baca Juga : Festival Sala, Menduniakan Sala Lauk Pariaman


Pariaman, Sitinjausumbar.com --- Pemkot Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPDes) Kota Pariaman menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 7 tentang nagari di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (9/7/2019).

Turut hadir Walikota Pariaman Genius Umar, Kepala DPMDes Provinsi Sumbar, Kepala DPMDes Kota Pariaman Efendi Jamal, narasumber Mantan Sekdaprov Sumbar Rusdi Lubis,  dosen Fakultas Hukum Unand Padang Kurnia Warman, Ketua Pusat Studi MHI UNP Akmal,  peserta sosialisasi dari perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat se-Kota Pariaman.

Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan,  kita memiliki desa dan nagari. Dalam struktur organisasi masyarakat adat yang kita akui tapi tidak masuk dalam struktur pemerintahan. Posisi Pariaman tetap dalam posisi sekarang dan belum mengacu kepada Perda yang ada.

"Saya pikir adat itu  telah tumbuh sendiri yang akarnya dari masyarakat adat. Sejak zaman Belanda datang sudah ada. Pemerintah dalam posisi tidak mengkooptasi masyarakat adat. Tidak terlalu banyak mengatur tetapi diatur sendiri oleh masyarakat adat tersebut,” ujarnya.

"Jadi, posisi nagari kemudian dengan kerapatan adat nagari (KAN)  adalah berdampingan. Tokoh masyarakat adat  memberikan nasehat kepada pemerintah desa maupun kecamatan," sambung.

Hukum adat dan regulasi adat tidak perlu dibentuk lembaga tersendiri karena itu menurut masyarakat adat itu sendiri.  Kota Pariaman belum membentuknya, sistemnya masyarakat yang menentukan dan membuat aturannya sendiri.

Menurut narasumber Rusdi Lubis,  nagari di Provinsi Sumbar sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah lama ada. Pada perjalanan sistem pemerintahan negara, nagari tidak saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat,  juga penyelenggara pemerintahan.

"Telah berbagai peraturan yang mengatur nagari berupa keputusan gubernur, pergub dan perda. Pengaturan nagari ini dipengaruhi  oleh peraturan perundangan nasional. Dikenal undang-undang nomor 5 tahun 1979, undang-undang nomor 22 tahun 1999, undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan terakhir undang-undang nomor 6 tahun 2014,"  kata Rusdi Lubis.

Dosen Fakultas Hukum Unand Padang Kurnia Warman, menambahkan bahwa secara adat pemerintahan nagari merupakan pemerintahan otonom yakni adat salingka nagari. Dalam konteks bernegara, pemerintahan nagari merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara (NKRI).

"Akibatnya hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak lagi utuh seperti nagari sebelum adanya negara atau semi-authonomus in social field. Nagari mendapat pengaruh dari rezim atau historis," jelasnya.

Kurnia mengatakan  tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah agar nagari, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat (Pasal 3). (Erwin/02)                                                             



Festival Sala, Menduniakan Sala Lauk Pariaman
  • Festival Sala, Menduniakan Sala Lauk Pariaman

    Rabu, | 20:15:03 | 70 Kali


  • Menuju Satu Data, Pemko Adakan FGD Pariaman Dalam Angka 2019
  • Menuju Satu Data, Pemko Adakan FGD Pariaman Dalam Angka 2019

    Rabu, | 19:54:22 | 48 Kali


  • HUT Bhayangkara ke 73, Wako Pariaman Bacakan Amanat Presiden RI
  • HUT Bhayangkara ke 73, Wako Pariaman Bacakan Amanat Presiden RI

    Rabu, | 19:46:20 | 31 Kali


  • DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Pariaman
  • DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Pariaman

    Rabu, | 13:47:36 | 34 Kali


  • Bupati Padang Pariaman Jamu Rombongan Alumni Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya
  • Bupati Padang Pariaman Jamu Rombongan Alumni Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya

    Rabu, | 13:36:15 | 52 Kali