RUU PKS: Senjata Ampuh Untuk Memberantas Kasus Kekerasan Seksual
Oleh : Fiona Septy Handy (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Rabu, 13 Jan 2021 | 06:18:53 WIB, Dilihat 3086 Kali

Oleh ari

RUU PKS: Senjata Ampuh Untuk Memberantas Kasus Kekerasan Seksual

Baca Juga : Tokoh Masyarakat Kecamatan Latina Duduk Semeja Dengan Wako Payakumbuh Bahas Pembangunan Kedepan


RUU PKS merupakan rancangan undang-undang yang mengatur penghapusan terkait ihwal segala bentuk perbuatan kekerasan seksual. Aturan tersebut meliputi pemenuhan hak bagi korban serta pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. RUU PKS dibuat atas keresahan masyarakat, tingginya angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun dengan kasus yang beraneka ragam mulai dari korban pemerkosaan yang berusia dibawah umur, korban pencabulan korban kekerasan seksual dalam berpacaran dan lain sebagainya. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi sangat mengerikan dan memilukan. Mirisnya dari beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi, pelaku atau peredator seksual tersebut berasal dari kalangan keluarga yaitu paman, ayah tiri bahkan ayah kandung korban sendiri bukan hanya sekali tapi berulangkali. Para korban ini sudah berupaya untuk melindungi diri dari pelaku tersebut misalnya dengan cara menghalang pintu dengan lemari namun usahanya tidak berhasil, yang sangat disayangkan adalah korban tidak bisa mengadu kepada ibu nya karena takut ibunya berpisah dengan pelaku yang merupakan ayah kandungya dan juga karena alasan menjaga nama baik keluarga.

Hal tersebut telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia karena takut dipandang tidak baik oleh masyarakat sekitar sehingga korban lebih memilih untuk tidak membicarakan dan memendam rasa trauma yang dialaminya sendiri. Alasan korban tidak berani berbicara dan melaporkan kasus kejahatan yang menimpanya karena masih lemahnya aturan terkait kekerasan seksual ini. Aturan kekerasan seksual saat ini belum melindungi hak korban seutuhnya dan belum bisa menghukum pelaku secara optimal sehingga masih ada celah bagi pelaku untuk lepas dari jeratan hukum. Perlu payung hukum untuk penenganan yang komperensif bagi korban kekerasan seksual ini, olehkarena itu RUU PKS menjadi cahaya terang bagi korban kekerasan seksual. Namun sampai saat ini masih terdapat banyak perdebatan terkait RUU ini ada yang setuju dan mendesak agar RUU ini disahkan dan ada pula yang menolak RUU ini untuk disahkan. RUU ini diusulkan pada tahun 2016 namun gagal disahkan pada akhir tahun 2019 lalu.

Di tahun 2020 ini RUU PKS kembali dimasukkan dalam Prolegnas namun lagi-lagi dikeluarkan dalam prolegnas yang berarti RUU PKS tidak akan dapat disahkan pada tahun 2020 ini. Pihak yang menolak RUU ini disahkan mengatakan masih terdapat beberapa pasal yang bisa menjadi pasal karet dan ada pula yang berkmentar bahwa RUU ini tidak pancasilais dan pro terhadap zina. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan adalah terkait defenisi kekerasan seksual itu sendiri yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “ kekerasaan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan sesorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat dan dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi sosial, budaya dan/atau politk”.

Frasa hasrat seksual tersebut menjadi perdebatan karena bagi pihak yang kontra beranggapan bahwa pasal ini dapat menjadi pasal karet. Sedangkan bagi pihak yang pro RUU PKS merupakan suatu harapan bagi korban kekerasan seksual karena dengan adanya RUU ini diharapkan menjadi suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,dikarenakan perempuan dan anak merupakan korban tertinggi yang mengalami kasus kekerasan seksual.Aturan terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Namun aturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP memiliki kelemahan dan dirasa belum cukup untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, dikarenakan di dalam KUHP tidak menggunakan istilah kekerasan seksual tetapi menggunakan istilah perbuatan cabul, perkosaan, dan persetubuhan.

Untuk sekarang ini persoalan yang menjerat kasus kekerasan seksual masih memakai aturan terkait perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapai oleh korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan salah satunya adalah terkait alat bukti karena menurut pasal 184 ayat (1) KUHP hanya menetapkan 5 alat bukti yang meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga menyulitkan korban saat proses pembuktian. Berbeda dengan KUHP, RUU PKS menambahkan alat bukti lainnya, yaitu surat keterangan psikolog atau psikater, rekam medis/hasil pemeriksaan forensik, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dokumen dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Kelemahan lainnya yaitu terkait defenisi pemerkosaan yeng hanya dalam batasan memasukan penis kedalam vagina perempuan dan mengeluarkan cairan sperma artinya, jika pelaku menggunakan cara lain seperti memasukan jari dan menggunakan barang atau alat lainnya maka hal tersebut tidak dapat disebut pemerkosaan.  Selain ituaturan yang terdapat didalam KUHP juga dinilai lebih mengutamakan hak-hak tersangka dan merugikan korban. Aturan terkait kekerasan seksual ini sebenarnya juga tersebar di berbagai Undang-Undang   diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi dan Undang-Undang HAM yang juga mengatur terkait kasus kekerasan seksual ini. Namun aturan yang ada saat ini belum cukup untuk memberantas kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Dikutip dari data Penemuan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019 tercatat sebanyak 46.698 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal maupun publik. Kasus itu berupa kasus perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), cyber crime bernuansa seksual (91 kasus). Data tersebut sangat memilukan dan memprihatinkan. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa RUU PKS ini dianggap perlu untuk disahkan menjadi suatu Undang-Undang khusus (lex specialis) yang mengatur tentang kekerasaan seksual itu sendiri mengingat tingginya peningkatan terkait kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun agar keadilan dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat terkhusus korban tertinggi yang mengalami kasus kekerasan seksual yaitu perempuan dan anak-anak.

Penulis beranggapan bahwa perlu suatu aturan khusus yang mengatur kekerasan seksual ini mengingat banyaknya korban yang berjatuhan. Pro dan Kontra mengenai RUU PKS itu memang biasa, dikarenakan terdapat beberapa pasal yang masih ambigu dan memiliki peluang menjadi pasal karet.Hal ini tentu bisa dibicarakan dan direvisi kembali, RUU PKS ini dapat segera disahkan. Agar cita-cita hukum dapat terwujud,kepastian hukum akan tercapai dan keadilan dapat dirasakan bagi korban kekerasan seksual.Untuk sekarang yang menjadi pertanyaanya adalah akankah RUU PKS ini disahkan menjadi Undang-Undang?. Haruskah kita melihat jumlah korban kasus kekerasan seksual ini meningkat terlebih dahulu?. Lantas haruskah kita hanya duduk diam seolah menutup mata dan telinga?. Atau munkinkah kita harus menunggu kelurga dan teman terdekat menjadi korban kekerasan seksual, barulah kita sadar bahwa pentingnya RUU PKS ini untuk segera disahkan.



Tokoh Masyarakat Kecamatan Latina Duduk Semeja Dengan Wako Payakumbuh Bahas Pembangunan Kedepan
  • Tokoh Masyarakat Kecamatan Latina Duduk Semeja Dengan Wako Payakumbuh Bahas Pembangunan Kedepan

    Selasa, | 17:58:43 | 1221 Kali


  • Sekolah Tangguh di Payakumbuh Siap Dengan Terapkan Protokol Covid-19
  • Sekolah Tangguh di Payakumbuh Siap Dengan Terapkan Protokol Covid-19

    Selasa, | 17:56:33 | 1224 Kali


  • Cegah Pungli dan Calo, di Payakumbuh Buku KIR Ditiadakan, Diganti Smart Card
  • Cegah Pungli dan Calo, di Payakumbuh Buku KIR Ditiadakan, Diganti Smart Card

    Selasa, | 17:52:08 | 1214 Kali


  • Inspektur Padang Pariaman: Pemkab Komitmen Penyelesaian LKPD Tepat Waktu
  • Inspektur Padang Pariaman: Pemkab Komitmen Penyelesaian LKPD Tepat Waktu

    Selasa, | 17:49:05 | 2747 Kali


  • Bupati Limapuluh Kota Bantu Warga Korban Kebakaran
  • Bupati Limapuluh Kota Bantu Warga Korban Kebakaran

    Selasa, | 17:44:46 | 1294 Kali