Problematika Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia
Oleh : Indah Oktaviani (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Kamis, 11 Feb 2021 | 19:34:54 WIB, Dilihat 1650 Kali

Oleh ari

Problematika Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Baca Juga : BPS Kota Pariaman Sukses Laksanakan FGD Satu Data Indonesia


Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya di negeri ini, meskipun pemerintah selalu menyuarakan pemberantasan korupsi tetapi realita justru menunjukkan sebaliknya dan korupsi semakin menggila. Sudah banyak upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menghilangkan praktek korupsi, baik dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan komisi atau badan penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya korupsi tidak pernah mau pergi dari bangsa Indonesia ini.

Korupsi bahkan menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, hampir setiap hari kita menyaksikan berita yang berkaitan dengan korupsi. Masyarakat pada umumnya mengartikan korupsi sebagai tindakan terlarang atau melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling identik bagi masyarakat adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari lembaga eksekutif , legislatif, dan yudikatif terjerumus dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) tersebut. Ditambah lagi dengan adanya beberapa badan usaha milik negara maupun lembaga negara non kementerian yang ikut terlibat korupsi. Fenomena korupsi semakin membuat masyarakat gerah dan marah. Karena pelaku korupsi telah mengambil hak rakyat secara paksa. Akan tetapi penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan dengan baik dan bahkan hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Sejauh ini koruptor kebanyakan dihukum ringan. Padahal dalam Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya.

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi yang belum melakukan tindak pidana. Subtansi hukuman yang ideal ketika diterapkan adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu menteror secara psikis kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Secara legalitas, penerapan hukuman mati bagi koruptor sudah lama terdapat dalam aturan di  Indonesia yang diatur sejak tahun 1999 dan kembali dipertegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat berkunjung ke Pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta yang menyatakan hukuman mati mungkin saja diterapkan apabila mendapat persetujuan dari masyarakat, sehingga membuka peluang adanya hukuman mati bagi koruptor. Aturan hukuman mati tertuang dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tepatnya pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor  yang menyatakan bahwa hukuman mati dapat dilakukan bagi koruptor apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Kemudian pada bagian penjelasan UU Tipikor dijelaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

Pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor masih menuai pro dan kontra. Sebagian menganggap hukuman mati dapat menimbulkan efek jera bagi koruptor, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan alasan hukuman mati yang dinilai tidak efektif untuk menimbulkan rasa jera.

Kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor beranggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena korupsi berdampak pada kemiskinan masyarakat dan mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan dalam memberantas korupsi juga harus dengan cara yang luar biasa baik itu dari segi aspek yuridis maupun perangkat hukumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Pada pelaksanaanya seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal dan jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati. Padahal dengan diterapkannya hukuman mati, akan memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Banyak megakoruptor yang merugikan negara ratusan miliar rupiah yang pada akhirnya divonis bebas. Contohnya, para terdakwa kasus Bank Bali (Djoko S. Tjandra, Pande Lubis, Syahril Sabirin), BLBI bank Modern (Samadikun Hartono), Dana BPUI (Sudjiono Timan). Para koruptor itu tetap bisa bergentayangan bebas, lepas dari jeratan hukum.

Namun para aktivis di bidang penegakan HAM menentang hukuman mati karena bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila. Hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila yaitu kedua, "Kemanusian yang adil dan beradab." Kemudian, penerapan hukuman mati juga tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, hukuman mati tak akan efektif untuk menimbulkan efek jera dan tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera bagi para koruptor. Negara yang telah menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Contohnya adalah China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia. Dan opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Ironisnya, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal.

Penerapan hukuman mati bagi koruptor masih menjadi perdebatan di Indonesia. Pasalnya, ada beberapa yang setuju dan menolak penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Negara yang telah melaksanakan pidana mati bagi koruptor terbukti tidak efektif untuk memberikan efek jera dan bahkan masuk kategori negara paling korupsi di dunia. Adapun solusi lain dalam menangani kasus korupsi adalah dengan upaya pencegahan seperti perbaikan sistem dan mekanisme pengawasan. Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan hukuman mati, penegak hukum lebih baik menggandeng pelaku korupsi untuk mengungkap skandal serta pihak lain yang menikmati uang negara secara ilegal sehingga akhirnya terang sampai ke akar korupsi dan pelaku lainnya. Itu yang lebih genting ketimbang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. ***



BPS Kota Pariaman Sukses Laksanakan FGD Satu Data Indonesia
  • BPS Kota Pariaman Sukses Laksanakan FGD Satu Data Indonesia

    Jumat, | 05:39:17 | 661 Kali


  • Berhasil Kelola Pendidikan, Disdikpora Kota Pariaman Dikunjungi DPRD Kepulauan Mentawai
  • Berhasil Kelola Pendidikan, Disdikpora Kota Pariaman Dikunjungi DPRD Kepulauan Mentawai

    Kamis, | 19:28:12 | 676 Kali


  • Jelang Lounching Dewi dan Dedi, Disparbud Kota Pariaman Gelar Rapat Persiapan
  • Jelang Lounching Dewi dan Dedi, Disparbud Kota Pariaman Gelar Rapat Persiapan

    Kamis, | 06:15:23 | 712 Kali


  • Diskominfo Provinsi Sumbar Berikan Pelatihan Desa Statistik Kota Pariaman
  • Diskominfo Provinsi Sumbar Berikan Pelatihan Desa Statistik Kota Pariaman

    Kamis, | 05:53:52 | 704 Kali


  • Jelang Peresmian Pasar Pariaman, Wako Pariaman Dialog Dengan Menteri Perdagangan RI
  • Jelang Peresmian Pasar Pariaman, Wako Pariaman Dialog Dengan Menteri Perdagangan RI

    Kamis, | 05:45:06 | 724 Kali