Pilkada dan Kotak Kosong
Oleh: M.Fedro Syafiola (Mahasiswa Sosiologi Unand)

Rabu, 11 Nov 2020 | 08:36:31 WIB, Dilihat 1142 Kali

Oleh ari

Pilkada dan Kotak Kosong

Baca Juga : Wako Pariaman: Kota Pariaman Termasuk Wilayah Rawan


Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 ini secara bersamaan masyarakat Indonesia akan menggelar hajatan pilkada berbarengan diberbagai wilayah Indonesia. Pilkada juga dapat menjadi sarana “perlawanan” rakyat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah yang ada. Dewasa ini yang tidak kalah menariknya adalah potensi persoalan hanya satu pasangan calon tanpa pasangan calon lain sebagai lawan. Potensi satu pasangan calon dapat didefinisikan dengan indikator tidak terdapatnya figur-figur yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan, adanya bakal pasangan calon yang menghimpun dan mendapat rekomendasi partai politik atau gabungan parpol melebihi jumlah kursi yang dipersyaratkan atau jumlah kursi parpol atau gabungan parpol yang tersisa tidak mencukupi syarat untuk mengusung pasangan calon. Namun yang menjadi persoalan pada dewasa ini adalah fenomena munculnya calon tunggal karena dampak dari minimnya figur-figur calon yang kompeten untuk maju dalam pilkada.

Munculnya calon tunggal dapat menjadi indikator tidak maksimalnya peranan para politik dalam melakukan proses pengkaderan dilingkup internal partai. Sebagai penggerak sistem demokrasi di Indonesia partai politik diharapkan dapat memunculkan calon yang berkualitas ditingkat lokal maupun nasional. Untuk itu pengkaderan dari partai sangat diharapkan dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta menjaring figur-figur calon pemimpin sehingga proses demokrasi dapat tercipta dengan baik.

Fenomena munculnya calon tunggal (kotak kosong) dalam pilkada pada tahun 2020 menjadi anomali dalam proses pemilu. Merujuk dinamika politik yang terjadi, setidaknya pemilihan kepala daerah di 34 daerah berpotensi besar diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat setiap tahun. Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis. Namun partai politik berdalih bahwa kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pusat.

Dinamika kotak kosong yaitu dinamika yang paling mendasar dan menjadi pertanyaan besar public, bagaimana ketika kotak kosong mampu mengalahkan pasangan calon. Walaupun kemungkinan kotak kosong memang itu kecil, namun kemungkinan untuk menang tetap terbuka. Karena hakiki pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia hasilnya unpredictable.

Bersaing dengan kotak kosong untuk memperebutkan legitimasi dalam pilkada sebenarnya memalukan, bukan justru membanggakan, karena ada cara pandang mainstream bahwa melawan kotak kosong bermakna dominasi satu kandidat, baik popularitas maupun elektabilitas. Dominasi semacam ini, dalam kacamata personal sang kandidat, adalah sebuah “kehebatan”. Bagaimana tidak, nyaris tak ada yang berani menantang lantaran superdominasi tersebut.

Dalam kacamata sang kandidat, melawan kotak kosong adalah sebuah indikasi ketangguhan yang berlebihan, sampai tak ada yang bernyali untuk bersaing dalam kontestasi. Padahal, pilkada adalah satu mekanisme demokrasi yang sudah sedemikian rupa didesain agar semua pihak berkesempatan untuk ikut bertanding.

Pasangan calon tunggal ini diusung oleh partai-partai baik yang berbasis nasionalis maupun agamis. Munculnya pasangan calon tunggal ini mengindikasikan bahwa peran partai politik di Indonesia kurang begitu maximal, serta kurang memiliki daya tarik bagi masyarakat. Selain itu dengan adanya pasangan calon tunggal juga dapat berpengaruh pada minat masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini dipicu karena minimnya opsi atau pilihan yang ditawarkan oleh partai politik dan pemerintah dalam pilkada tahun 2020.

Misalnya di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ada satu calon saja yaitu Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong. Mereka adalah anggota DPRD Sumbar yang masing-masing berasal dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pasangan ini diusung 8 partai, berkekuatan 29 dari 35 kursi DPRD Pasaman. Delapan partai itu adalah Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, PDI P dan Nasdem. Hanya 6 kursi tersisa yang dimiliki Partai Gerindra dan Hanura. Jumlah itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri, dimana menurut persyaratan harus ada tujuh kursi, atau 20 persen dari total 35 kursi yang ada.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana kotak kosong yang memenangkan pemilu? Jawabannya dalam perspektif demokrasi, kemenangan kotak kosong justru ada positifnya karena dapat menjadi alarm kuat bagi actor politik untuk jangan coba-coba meraih kekuasaan dengan jalan instan dan “pengkondisian”. Pasalnya, kemunculan kotak kosong atau calon tunggal biasanya selalu didasarkan tiga kondisi. Pertama, adanya pihak-pihak yang sengaja mendesain munculnya calon tunggal. Dalam studi yang dilakukan Dur dan Bievre (2007), pihak-pihak yang maksud adalah kelompok berkepentingan. Tujuannya bisa untuk melanggengkan bisnis, dinasti politik, mempertahankan dominasi pengaruh, pemburuan rente ataupun lainnya. Kedua gagalnya kaderisasi parpol. Parpol kehabisan stok kader yang secara kalkulasi politik mampu bersaing dalam lapangan hijau pilkada. Pasalnya, dalam konteks demokrasi electoral hari ini, salah satu variabel penting dalam mengusung kandidat adalah soal kans menang (elektabilitas menjanjikan). Ini sesuai pandangan Strom (1990) bahwa logika partai dalam pemilu selalu ditujukan untuk memperoleh kemenangan. Ketiga, karena politik berbiaya mahal. Ongkos demokrasi electoral yang begitu mahal membuat sejumlah tokoh urung sebelum bertarung.

Secara teoritis, hadirnya calon tunggal dalam kontestasi electoral tak ubahnnya sebagai bentuk pseudo demokrasi. Hal itu didasarkan beberapa sebab. Pertama, calon tunggal telah menghilangkan kompetisi dalam demokrasi. Padahal, menunjuk pendapat Robert Dahl (1994), salah satu dimensi penting dalam demokrasi meniscayakan adanya sebuah kompetisi. Tanpa adanya kompetisi, hajatan demokrasi hanyalah opera sabun yang pekat aroma kepentingan. Kedua melemahnya oposisi.Ini terjadi karena semua partai mendukung satu calon sehingga kepala daerah terpilih cenderung menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya kontrol. Eksesnya, konstruksi pemerintahan daerah yang demokratis dan transparan akan terhapus karena desain kelembagaan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan (checks and balances) cenderung tak berjalan. Ketiga munculnya kepala daerah boneka. Ini berbahaya lantaran kepala daerah terpilih dalam menjalankan pemerintahannya meminjam istilah sosiolog Erving Goffman (1922-1982) lebih banyak memainkan dramaturgi. Kerja pemerintahan yang terlihat di permukaan berbeda dengan kerja yang sebenarnya di belakang layar. Dalam konteks lebih ekstrem, kepala daerah boneka berpotensi menjadi lahan praktik politik yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu dengan menipu kesadaran public.

Karena itu, praktik pseudo demokrasi dalam kontestasi electoral pilkada dapat dikurangi. Hal ini penting mengingat jumlah calon tunggal dari pilkada ke pilkada terus mengalami peningkatan. Tentu dalam politik electoral, merebaknya calon tunggal tidak sehat bagi masa depan demokrasi.

Memahami sebuah sistem demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum dapat dilihat dari segi lingkup dan intensitas partisipasi masyarakat dalam ikut andil pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Menurut Joseph Schumpeter dan Hungtinton demokrasi disebut Demokrasi Prosedural yaitu demokrasi yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel. Gagasan ini relevan dengan demokrasi yang dipahami dinegara Indonesia yang menganut sistem pemilu yang luber (luas, umum, bebas, rahasia).

Sebaiknya pilkada melawan kotak kosong harus ditiadakan atau bisa diganti dengan calon kandidatnya dipilih langsung oleh kemendagri sesuai daerah domisili (putra daerah) dengan regulasi yang telah ditetapkan pusat, karena kalau diadakan pilkada melawan kotak kosong akan menjadi kontra dan membuang-buang dana secara percuma. Pemerintah (Kemendagri) dan KPU harus menyelesaikan PR utama seperti meminamilisir pasangan calon tunggal dalam pilkada serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpolitik dalam menjalankan negara demokrasi.***



Wako Pariaman: Kota Pariaman Termasuk Wilayah Rawan
  • Wako Pariaman: Kota Pariaman Termasuk Wilayah Rawan

    Rabu, | 08:27:15 | 570 Kali


  • Tabur Bunga di TMP Kusuma Bangsa, Plt.Wako Pariaman Ajak Generasi Muda Junjung Nilai Sosial
  • Tabur Bunga di TMP Kusuma Bangsa, Plt.Wako Pariaman Ajak Generasi Muda Junjung Nilai Sosial

    Selasa, | 15:50:12 | 609 Kali


  • Apel Siaga Bencana, Bupati Limapuluh Kota Periksa Kesiapan Personel
  • Apel Siaga Bencana, Bupati Limapuluh Kota Periksa Kesiapan Personel

    Selasa, | 15:46:13 | 678 Kali


  • Beras Lamak Produk Beras Unit Usaha Koperasi Pariaman Agro Mandiri
  • Beras Lamak Produk Beras Unit Usaha Koperasi Pariaman Agro Mandiri

    Selasa, | 15:47:07 | 718 Kali


  • Bupati Limapuluh Kota Serahkan 2.600 Sertifikat Tanah
  • Bupati Limapuluh Kota Serahkan 2.600 Sertifikat Tanah

    Selasa, | 15:40:06 | 658 Kali