Pilkada dan Golput
Oleh: M.Fedro Syafiola (Mahasiswa Sosiologi Unand)

Rabu, 04 Nov 2020 | 12:28:16 WIB, Dilihat 1408 Kali

Oleh ari

Pilkada dan Golput

Baca Juga : Tokoh Rantau Sagi Dukung Suhatri Bur - Rahmang di Pilkada Padang Pariaman 9 Desember Mendatang


Golongan putih (golput) menjelang pilkada 2020 merebak di tengah persiapan pilkada yang akan dihelat 9 Desember. Partisipasi politik di banyak negara yang telah menyelesaikan pemilihan menurun. Kondisi itu bisa dipahami Indonesia karena orang cenderung takut untuk datang ke TPS yang mungkin menjadi wahana transmisi covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PILKADA serentak 2020. Tak sedikit masyarakat mengatakan tak akan memilih hak pilihnya atau golput karena tidak ingin tertular virus dari orang lain yang tak dikenalnya.

Pemerintah tetap memutuskan Pilkada 2020 diselenggarakan walaupun kasus Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan vaksin belum ditemukan. Keputusan ini didukung oleh mayoritas wakil-wakil rakyat/legislatif. Pilkada di masa pandemi yang terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih di tengah kerumunan massa yang bisa meningkat jumlah korban terinfeksi dan meninggal dunia.

Pilkada serentak 2020 ini merupakan hajat warga di 270 daerah. Secara formal atau legal, banyak atau sedikitnya yang mencoblos, pasangan calon kepala daerah terpilih ditentukan berdasarkan suara sah terbanyak.

Direktur Eksekutif Indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melihat ancaman golput akan meningkat di Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan hasil survey, mayoritas warga meminta gelaran pesta demokrasi ditunda karena pandemic Corona belum berlalu.

Datanya sama dengan hasil survey yang dilakukan ada di Juli 65% warga secara nasional berharap penundaan pemilu. Hasil dugaanya angka meningkat lebih tajam kalau kita lakukan survey di hari terakhir seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lainnya. Pihak-pihak diatas mendesak agar pilkada 2020 sebaiknya ditunda dengan alasan pertimbangan kesehatan. Lebih jauh dari itu, sebagai bentuk lain penolakan, muncul lagi gerakan yang ramai digaungkan tiap kali pemilihan umum yang disebut GOLPUT.

Meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemic harus dipahami bahwa ini akan menjadi sumber golput. Dengan demikian ancaman pilkada tahun ini adalah meningkatnya angka golput tersebut.

Keputusan politik diambil dengan asumsi makin meningkat permintaan penundaan terutama dari warga yang akan menghadapi pilkada tahun ini itulah sumber golput terbesar.

Dampak lainnya seperti legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemic juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran. Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, rakyat menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan hajatan pesta demokrasi sekali 5 tahun itu. Implikasinya ancaman golput akan meningkat. Dapat kesimpulan dua hal yang tidak bisa dikawinkan tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan.

Pemerintah memang telah meniadakan kampanye yang mengandalkan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran virus corona dan menghindari pilkada 2020 jadi klaster baru. Masalahnya potensi penularan tidak hanya dari sana, tapi juga ketika perlengkapan pemilu didistribusikan. Golput adalah pilihan yang paling rasional ketika keselamatan public terancam atau terdapat sistem politik yang keliru dijalankan oleh kekuasaan.

Ada beberapa negara yang seperti Indonesia, ngotot menjalankan pemilihan umum di tengah pandemi. Kita bisa melihat seperti negara bagian Queensland, Australia, yang menyelenggarakan pemilu pada 28 Maret lalu. Jumlah pemilih turun dari 83% menjadi 77,3%. Di negara Kangguru tersebut memilih itu sifatnya wajib dan bagi yang tidak melakukannya akan diberi sanksi denda. Tapi orang-orang disana lebih memilih kena denda daripada terinfeksi COVID-19.

Prediksi di hari pencoblosan, banyak orang-orang yang di rumah (stay at home) dengan melakukan hal yang lebih produktif dan tidak membahayakan nyawa sendiri maupun orang lain. Alasan mereka kalau di rumah saja saat hari pencoblosan, maka mereka pasti akan aman dari marabahaya wabah corona.

Kalau tetap nekat untuk memilih perhelatan pilkada serentak, mengikuti pencoblosan pada hari H, maka ancaman terbesar bagi mereka adalah terpapar virus corona yang mematikan itu. Tewas sia-sia hanya karena ingin memenangkan jagoan kandidatnya masing-masing.

Misalnya Kepala Daerah itu menang dalam pilkada, baik dia bisa untuk mengatasi kerusakan-kerusakan baik sektor ekonomi, politik, kesehatan, sosial dan budaya akibat corona. Tapi apakah bisa kepala daerah tersebut mengganti nyawa-nyawa yang telah direnggut akibat pesta demokrasi tersebut?

Sebaiknya pemerintah pusat dan KPU berkoalisi untuk menanggulangi dan mengurangi jumlah Rakyat yang golput terhadap pilkada melalui kotak suara. Dialihkan dengan cara membuat regulasi pilkada virtual (online) agar tidak terjadinya kerumunan massa.***



Tokoh Rantau Sagi Dukung Suhatri Bur - Rahmang di Pilkada Padang Pariaman 9 Desember Mendatang
  • Tokoh Rantau Sagi Dukung Suhatri Bur - Rahmang di Pilkada Padang Pariaman 9 Desember Mendatang

    Rabu, | 12:18:18 | 634 Kali


  • Baznas Kota Pariaman Kukuhkan UPZ Kantor Kemenag Kota Pariaman
  • Baznas Kota Pariaman Kukuhkan UPZ Kantor Kemenag Kota Pariaman

    Rabu, | 09:28:59 | 586 Kali


  • Baznas Padang Pariaman Beberkan Rahasia Kinerjanya ke Baznas Kota Bukittinggi
  • Baznas Padang Pariaman Beberkan Rahasia Kinerjanya ke Baznas Kota Bukittinggi

    Rabu, | 08:25:12 | 669 Kali


  • Ansor Padang - KPU Padang Sosialisasikan Pilkada Serentak 2020
  • Ansor Padang - KPU Padang Sosialisasikan Pilkada Serentak 2020

    Rabu, | 11:19:24 | 586 Kali


  • Jaga Infrastruktur Kotaku di Padang Panjang, Dirikan Taman Baca di Atas Septic Tank
  • Jaga Infrastruktur Kotaku di Padang Panjang, Dirikan Taman Baca di Atas Septic Tank

    Rabu, | 07:43:45 | 757 Kali