Omnibus Law dan Oligarki
Oleh: M.Fedro Syafiola (Mahasiswa Sosiologi Unand)

Senin, 23 Nov 2020 | 13:35:33 WIB, Dilihat 1573 Kali

Oleh ari

Omnibus Law dan Oligarki

Baca Juga : Pemukulan Tambua Tandai Festival Ekraf 2020 Dibuka Secara Resmi


Langkah senyap DPR berkoalisi dengan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja menjadi UU akhirnya terwujud.

DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar pada tanggal Senin, (5/10/20).

Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal dari omnibus bill, yakni UU yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata “omnibus” berasal dari bahasa latin yang berarti “segalanya”.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti negara Paman Sam yaitu Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja in dinilai selain memiliki kelemahan seperti terkesan dominasi eksekutif dan cenderung mengubah praktika pembentukan peraturan perundang-undangan, juga memiliki sejumlah keunggulan tertentu, di antaranya dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik antar peraturan perundang-undangan atau beraturan antar regulasi, selain solusi bagi inkonsistensi regulasi.

Sementara itu, negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law, sehingga istilah omnibus law ini relatif asing dalam sistem hukum negara Indonesia. Pembentukan suatu produk hukum di Indonesia sendiri mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam UU ini, tidak disebutkan atau tidak mengenal adanya hukum payung atau omnibus law. Untuk itu, secara formil proses pembentukan RUU omnibus law dinilai masih perlu penyelesaian dalam alur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut perspektif Marx, bahwa negara pada hakekatnya merupakan negara kelas, artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi dan politik. Karena itu menurut Marx, negara bukanlah lembaga tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas berkuasa untuk mengamankan kekuasaan mereka.

Situasi ini akan menempatkan pemerintah pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan rakyat, yang belakangan ini bertubi-tubi dihantam berbagai persoalan, dari melemahnya ekonomi hingga memburuknya daya serap tenaga kerja baru. Semuanya akan bermuara pada memburuknya kualitas dan daya tahan ekonomi domestic.

Tujuh Fraksi parpol menerima adanya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya dua Fraksi yang menolak, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai PKS.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan contoh nyata betapa pemerintah hari ini berjuang untuk mengamankan semua lini dalam proses pengambilan kebijakan agar selalu dapat memaksakan segala kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Undang-undang baru ini justru membuka selebar-lebarnya sekat batas tersebut agar Indonesia menjadi negara “jajahan” ekonomi negara besar, dalam hal ini China, yang sumber dayanya akan diperas dengan batas aturan minimum. Lebih buruk lagi, regulasi ini tak member jaminan atas kesejahteraan rakyat, risiko kerusakan lingkungan, kehidupan ketenagakerjaan. Perbaikan performa makroekonomi, dan lainnya. Hal itu karena undang-undang ini berangkat dari logika parsial atas kebutuhan investasi semata, tapi kurang berkaitan dengan perbaikan performa ekonomi secara makro dan secara strategis yang mengutamakan kepentingan tenaga kerja nasional, penjagaan lingkungan, penguatan kualitas ketenagakerjaan, dan penguatan permintaan nasional.

Undang-undang ini bukan senjata yang tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi nasional yang memang sedari dulu sudah lambat pergerakannya. Ditambah dengan kegagalan dalam mengatasi imbas pandemi covid-19, negara tirai bambu akan mempersulit Indonesia justru akan dimanfaatkan oleh oligark-oligark bisnis domestic untuk melonggarkan tanggung jawabnya.

Omnibus law kepentingan kaum pemodal kapitalis dan semakin memperkokoh kepentingan pengusaha (konglomerat) ini justru menjadi karpet merah buat penguasa ekonomi. Para kapitalis ini akan selalu memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi atau produksi. Kelas ini berusaha keras memeras kelas proletar atau buruh melalui optimalisasi tenaganya. Kaum elit selalu berupaya agar struktur produksi dan distribusi tetap dipertahankan dan dilanggengkan. Disinilah hukum dimanfaatkan oleh para kapitalis sebagai instrument untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politiknya.

Misalnya pimpinan DPR RI yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi ini. Pada saat bersamaan, konflik kepentingan para elite yang akan menimbulkan beragam kerugian public, di antaranya dalam bentuk ancaman kerusakan lingkungan juga dikaji. Dapat ditemukan bahwa aktor-aktor penting yang terlibat di Satgas omnibus law, hingga beberapa kementerian terkait memiliki relasi dengan bisnis tambang dan energi kotor di Indonesia. Ini suatu upaya sistematis totalitas untuk membuat oligarki di Indonesia semakin mencengkram (Buruh manjakan oligarki).

RUU cipta kerja dalam perspektif sosiologi teori kritis dalam teori ini dimanfaatkan oleh para yuris dalam kajian ilmu hukum. Studi kritis atas hukum merupakan kritik dan sekaligus perlawanan terhadap paradigm dan mainstream hukum dominan yang positivistik. Dalam teori kritis kita dapat memahami dan berusaha membongkar secara mendalam struktur-struktur hukum yang dominative dan hierarkis sebagai produk dari masyarakat industry-kapitalis yang lebih mengedepankan rasionalitas. Struktur sosial merupakan wujud ketidakadilan, dominasi, dan penindasan terhadap rakyat-rakyat kecil.

Bukan Undang-undang Cipta Kerja yang dibutuhkan Indonesia saat ini, melainkan keberpihakan pemerintah, terutama alokasi fiscal, yang langsung mengarah pada penguatan permintaan dalam negeri dan penyediaan tenaga yang bermutu. Penguatan dari sisi permintaan akan menumbuhkan optinisme para investor untuk masuk karena ekonomi nasional masih berospek untuk tumbuh. Adapun ketersediaan sumber daya manusia yang andal akan mendorong investor mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. ***

                                                                                                                                                      



Pemukulan Tambua Tandai Festival Ekraf 2020 Dibuka Secara Resmi
  • Pemukulan Tambua Tandai Festival Ekraf 2020 Dibuka Secara Resmi

    Senin, | 13:14:59 | 662 Kali


  • Jaga Fluktuasi Harga, Pemko Payakumbuh Dukung Aspartan
  • Jaga Fluktuasi Harga, Pemko Payakumbuh Dukung Aspartan

    Senin, | 13:11:53 | 665 Kali


  • P3MD Lampung Tengah Kawal Prioritas Dana Desa Tahun 2021
  • P3MD Lampung Tengah Kawal Prioritas Dana Desa Tahun 2021

    Senin, | 13:07:25 | 1152 Kali


  • Tingkatkan Kualitas SDM, Pemko Payakumbuh Adakan Pelatihan Kepemimpinan di Alam Terbuka
  • Tingkatkan Kualitas SDM, Pemko Payakumbuh Adakan Pelatihan Kepemimpinan di Alam Terbuka

    Senin, | 12:59:03 | 669 Kali


  • Sumbar Juara Umum MTQ Nasional, Utusan Payakumbuh Sumbang 1 Emas dan 1 Perak
  • Sumbar Juara Umum MTQ Nasional, Utusan Payakumbuh Sumbang 1 Emas dan 1 Perak

    Senin, | 12:54:43 | 646 Kali