Bupati Padang Pariaman: Seluruh Pengelola Keuangan Daerah Harus Pahami Aturan

Sabtu, 06 Mar 2021 | 14:14:44 WIB, Dilihat 281 Kali

Oleh ari

Bupati Padang Pariaman: Seluruh Pengelola Keuangan Daerah Harus Pahami Aturan Bupati Suhatri Bur didampingi Inspektur Hendra Aswara di Kantor Inspektorat, Parit Malintang, Jumat (5/3)

Sitinjausumbar.com -  Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menekankan arti pentingnya pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh aparatur untuk benar-benar memahami pengelolaan keuangan yang benar, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Kita minta Inspektorat untuk mengawal tata kelola keuangan daerah sehingga ke depan pengelolaan keuangan kita akan semakin baik,” ujar Bupati Suhatri Bur usai menghadiri exit brifing Pemeriksaan BPK RI di Kantor Inspektorat, Parit Malintang, Jumat (5/3).

Dikatakannya bahwa seluruh pengelola keuangan daerah, mulai dari Kepala OPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami aturan yang berlaku. Tentunya tetap berkoordinasi dengan Inspektorat jika menemui kendala dalam pelaksanaan program.

Inspektorat, kata Suhatri Bur, menjadi mitra kerja bagi semua OPD yang bisa memberikan masukan-masukan yang membangun, rekomendasi-rekomendasi yang sesuai aturan-aturan yang ada. Kehadiran inspektorat diharapkan membantu OPD agar dapat pencerahan dan solusi dari inspektorat.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka Pemerintah Daerah dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” kata mantan Wakil Bupati periode 2015-2020.

Inspektur Hendra Aswara membenarkan yang disampaikan Bupati Suhatri Bur agar peran Aparatur Pengawas Internal Pemenrintah (APIP) untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah.

“Sesuai arahan Bupati, konsisten dan mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang amanah, baik dan bersih secara transparan dan akuntabel melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraannya telah berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis,” ujar Hendra Aswara.

Jebolan STPDN itu juga meminta seluruh perangkat daerah mentaati aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen asset dan pengendalian intern.

“Prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan Padang Pariaman yang baik dan bersih. Insha Allah, arahan Bapak Bupati akan kita tindaklanjuti,” kata Mantan Kepala DPMPTSP itu. (h/02)